surat perikatan audit

Proses audit atas laporan keuangan dibagi menjadi 4 tahap:

1. Penerimaan Perikatan Audit

Perikatan (engagement) adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian.

Klien yang memerlukuan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awalnya berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan dari calon klien untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang.

Di dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari enam tahap:

1.                  Mengevaluasi integritas manajemen.

2.                  Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.

3.                  Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit.

4.                  Menilai independensi.

5.                  Menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan kesesakmaan.

6.                  Membuat surat perikatan audit.

2. Perencanaan Audit

Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh  kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor.

Tujuh tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam melaksanakan auditnya:

1.                  Memahami bisnis dan industri klien.

2.                  Melaksanakan prosedur analitik.

3.                  Mempertimbangkan tingkat materialitas awal.

4.                  Mempertimbangkan risiko bawaan.

5.                  Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal, jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama.

6.                  Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan.

7.                  Memahami pengendalian intern klien.

3. Pelaksaan Pengujian Audit

Pelaksanaan pengujian audit atau pekerjaan lapangan yang pelaksanaan pelaksaannya harus mengacu ketiga standar pekerjaan lapangan.

Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan lapangan adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien.

4. Pelaporan Audit

2 langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit ini:

1.         Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan.

                  2.         Menerbitkan laporan audit.

5. Menyelesaikan Audit dengan Meringkas Semua Hasil Pengujian dan Menarik Kesimpulan.

Setelah semua prosedur audit yang diperlukan selesai dilaksanakan, auditor perlu menggabungkan informasi yang dihasilkan melalui berbagai prosedur audit tersebut untuk menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses ini sangat subjektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor.

6. Menerbitkan Laporan Audit.

Penyajian laporan audit yang berisi pernyataan pendapat atau pernyataan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Mengavaluasi Integritas Manajemen

Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen.

Cara yang ditempuh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen:

1.                  Melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu.

Auditor pendahulu adalah auditor yang telah mengundurkan diri atau diberitahu klien bahwa tugasnya telah berakhir dan tidak diperpanjang dengan perikatan baru.

Auditor pengganti adalah auditor yang telah menerima suatu perikatan atau auditor yang telah diundang untuk mengajukan proposal perikatan audit.

Sebelum menerima suatu perikatan, auditor pengganti harus mencoba melaksanakan komunikasi tertentu berikut ini:

1.      Meminta keterangan kepada auditor pendahulu mengenai masalah-masalah yang spesifik.

yaitu mengenai fakta yang mungkin berpengaruh  terhadap integritas manajemen, yang menyangkut ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai penerapan prinsip akuntansi, prosedur audit, dan tentang pendapat auditor pendahulu mengenai alasan klien dalam penggantian auditor.  Jawaban atas pertanyaan ini akan bermanfaat bagi auditor pengganti dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan perikatan audit dari calon kliennya.

2.   Menjelaskan kepada calon klien tentang perlunya        audior     pengganti mengadakan komunikasi dengan pendahulu dan meminta persetujuan dari klien untuk melakukan hal tersebut. Jika klien menolak memberikan ijin kepada auditor pendahulu untuk memberikan jawaban atau membatasi jawaban yang boleh diberikan, maka auditor pengganti harus menyelidiki alasan-alasan dan mempertimbangkan pengaruh penolakan atau pembatasan tersebut dalam memutuskan penerimaan atau penolakan perikatan audit dari calon kliennya.

3.   Mempertimbangkan keterbatasan jawaban  yang diberikan oleh auditor pendahulu. Auditor harus memberikan jawaban dengan segera dan lengkap ats pertanyaan yang masuk akal dari auditor pengganti, atas dasar fakta yang diketahuinya. Apabila auditor pengganti menerima suatu jawaban yang terbatas, maka ia harus mempertimbangkan pengaruhnya dalam memutuskan penerimaan atau penolakkan perikatan audit dari calon kliennya.

2.         Meminta Keterangan pada Pihak Ketiga.

Informasi tentang integritas manajemen dapat diperoleh dengan meminta keeterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, dan pihak lain dalam masyarakat keuangan dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dapat juga dipakai sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi integritas manajemen.

Dalam melakukan audit, auditor menghadapi kemungkinan disajikannya dengan sengaja laporan keuangan yang tidak benar untuk kepentingan pribadi berbagai anggota manajemen. Ada berbagai motif yang melatarbelakanginya, misalnya untuk menutupi penggelapan besar-besaran terhadap aktiva perusahaan atau untuk menghindari akiibat-akibat yang tidak diinginkan oleh manajemen seperti turunnya nilai saham, pemecatan dari jabatan pimpinan, dan kebangkrutan perusahaan.

Setelah melakukan evaluasi terhadap kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, keputusan yang dilakukan oleh auditor adalah meneruskan melakukan audit atau mengundurkan diri dari perikatan klien.

Sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk menilai integritas manajemen:

1.      pergantian manajemen yang diberitakan di surat kabar bisnis.

2.      dalam hal calon klien yang telah go public, auditor dapat melakukan review terhadap laporan audit tahun sebelumnya yang disimpan di Bapepem, terutama yang berkaitan dengan pergantian auditor.

3.         Melakukan review terhadap pegalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan.

            Auditor perlu mempertimbangkan adanya kekeliruan atau kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien yang ditemukan dalam audit atas laporan keuangan tahun lalu. Dalam audit tahun yang telah lalu, auditor mengajukan berbagai pertanyaan kepada manajemen tentang adanya hal-hal bersyarat, kelengkapan notulen rapat dewan komisaris, kepatuhan klien terhadap peraturan pemerintah. Kebenaran jawaban yang diberikan oleh manajemen dalam mengevaluasi integritas manajemen.

readmore »»

aspek hukum ekonomi islam

PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEBERADAAN BANK SYARI’AH DAN BANK KONVENSIONAL

Bank dalam kehidupan masyarakat modern, adalah lembaga yang sulit untuk dihindari keberadaannya, sehingga menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. Bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana, tetapi juga sebagai perantara (finansial intermediary) bagi mereka yang memiliki dana yang ditempatkan pada bank serta mereka yang kekurangan dana, yang kemudian tumbuh menjadi agent of development.

Diakui bahwa lembaga perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, namun tidak semua golongan dapat menerima keberadaan lembaga perbankan yang sifatnya konvensional. Keberatan tersebut bukan kepada banknya, tetapi kepada sistem yang dipergunakan, yaitu penerapan sistem bunga. Keberatan terhadap sistem bunga tersebut, dilakukan oleh sebagian kalangan muslim, dikarenakan mereka berpendapat dan menyakini bahwa bunga dari setiap uang yang ditanamkan, disimpan dan atau dipinjamkan tersebut adalah riba oleh karena itu menjadi haram.

Berangkat dari permasalahan diatas, kemudian para ahli agama dan ekonomi Islam, memunculkan kembali konsep perbankan dengan sistem Islam, yaitu suatu sistem perbankan dengan menggunakan sistem bagi hasil (mudharabbah), tidak dengan sistem bunga. Sesungguhnya sistem bagi hasil ini bukaniah sesuatu yang baru, namun dalam perjalanannya sempat terlupakan oleh para pelaku ekonomi. Sejak sistem perbankan Islam ini diperkenalkan kembali, kemunculannya kemudian menjadi fenomena baru, berkembang secara pesat dan mengejutkan dimana banyak bank bank konvensional besar seperti Citibank, Chase Manhattan, ANZ Bank dan Jardine Fleming ikut melalui sistem Islamic Windows.

Di Indonesia keberadaan perbankan Syariah secara hukum dimulai melalui Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diikuti dengan pendirian bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, tahun 1992, yang kemudian diikuti dengan pembukaan pelayanan bank Syariah dengan menampilkan Islamic Windows dari banyak bank konvensional. Sejak sistem perbankan Syariah dimunculkan pertumbuhannya sangat lambat, karena terbukti masih sedikitnya masyarakat kita yang memahami dan menggunakan perbankan syariah. Contohnya, pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah Mandiri masih tertinggal jauh dari pada bank konvensional, baik dari segi asset maupun liability.

Keberadaan perbankan Syariah sebagai suatu sub sistem ekonomi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi maupun hukum, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk mengungkapkan peranan perbankan syariah di dalam pembangunan ekonomi, termasuk apa yang dirasakan sebagai kendala pertumbuhannya , serta kedudukan hukum perbankan syariah dalam tata hukum perbankan di Indonesia.

Beralih sejenak kepada keeksistensian lembaga keuangan saat ini  dapat dikatakan bahwa, Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama.

readmore »»

akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah meliputi dua pengertian. Pengertian yang pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Pengertian yang kedua mengacu pada kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak intern maupun ekstern Pemerintah Daerah. Pengertian kedua inilah yang lebih mencerminkan definisi akuntansi karena ia tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif, namun menuntut adanya sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan bagi pihak dalam dan luar entitas dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomisnya.

Di era reformasi keuangan daerah saat ini, sistem keuangan daerah yang digunakan mengarah pada akuntansi. Hal ini disebabkan tata buku tidaklah mampu menghasilkan informasi sebagaimana dituntut oleh peraturan yang berlaku di era reformasi.

Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki lingkup yang luas. Oleh karena itu, akuntansi dibagi menjadi beberapa bidang berdasarkan pokok bahasan yang dikaji.

Pengertian Akuntasi

Ada berbagai definisi akuntansi. Menurut Accounting Principles Board (1970), akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya menyediaakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tetntang entitas ekonomi yang dimaksudkan aga berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik-dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara pelbagai alternatif arah tindakan.

Sedangkan menurut American Accounting Association (1966), akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagain informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisaaan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut.

Dari kedua definisi di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutaa yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Adanya kriteria bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi adalah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam kedua definisi di atas menunjukan bahwa pengertian akuntansi haruslah menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi adalah keputusan yang menyangkut ilmu ekonomi, tidak terbatas pada keputusan yang berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Keputusan ekonomi investor terhadap laporang keuangan suatu pemerintah daerah dapat hanya terbatas pada keputusan akan berinvestasi atau tidak di daerah tersebut. Akan tetapi, keputusan yang diambil oleh analis ekonomi terhadap laporan keuangan suatu pemerintah daerah tidak terbatas pada keuputusan yang terkait dengan dana yang dimiliki oleh analis ekonomi tersebut.

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Ada beberapa sistem pencatatan, yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Tata buku adalah salah satu sistem pencatatan dalam akuntansi, yaitu single entry. Akuntansi meliputi ketiga sistem pencatatan. Oleh karena itu, tata buku hany sebagian akecil dari akuntansi. Pada dasarnya ada dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual.

Dasar akuntansi merupakan salah satu dari asumsi dasar yang ada dalam akuntansi. Asumsi dasar merupakan landasan bagi proses akuntansi. Asumsi-asusi dasar selain dasar akuntansi adalah asumsi entitas ekonomi, asumsi kelangsungan usaha, asumsi periodisasi, dan asumsi unit moneter.

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Akuntansi

Dalam definisi akuntansi terdapat kata “entitas”. Entitas adalah satuan, yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi adalah organisasi perusahaan atau organisasi pemerintah. Contoh organisasi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yangberkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga nonprofit dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor public. Oleh karena itu pemerintah daerah merupakan satuan organisasi nonprofit, maka akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yakni akuntansi keuangan daerah termasuk ke dalam akuntansi sektor publik.

Akuntansi terdiri dari 3 bidang utama, yakni akuntansi komersial/perusahaan, akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintaha, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lebaga dlam artian makro, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional.

Lingkup akuntansi pemerintahan adalah :

1. Akuntansi Pemerintahan Pusat

2. Akuntansi Pemerintajan Daerah, terdiri atas:

a. Akuntansi Pemerintahan Provinsi

b. Akuntansi Pemerintahan Kabupaten/Kota

Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)

Tujuan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi-operasi unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

2. Manajerial

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

3. Pengawasan

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara lebih efektif dan efisien.

readmore »»

Akuntansi

Job Order Costing

Job order costing adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi pada perusahaan atas dasar pesanan. Tujuannya untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan baik harga pokok pesanan secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan.Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan di hitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut.

·       
  Karakteristik job order costing

Karakteristik perusahaan yang menggunakan job order costing adalah :

1.     Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan.

2.     Biaya produksi digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi biaya 

produksi langsungdan biaya produksi tidak langsung.

3.     Biaya produksi langsung terdiri biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

4.     Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai beban pokok produksi pesanan tertentu

berdasarkan biayayang sesungguhnya terjadi.

5.     Beban pokok produksi perunit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah

unit produk yang dihasilkan dalampesanan yang bersangkutan.

·         Manfaat Penggunaan Job Order Costing System

Manfaat dari penggunaan job order costing bagi pihak manajemen adalah :

1.     Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pelanggan.

2.     Mempertimbangkan dalam hal menerima atau menolak pesanan.

3.     Memantau realisasi biaya produksi.

4.     Menghitung laba atau rugi dari tiap pesanan.

5.     Menentukan beban pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan 

disajikan dalamneraca.

·         Tahapan Job Order Costing System

Langkah – langkah dalam perhitungan job order costing yaitu :

1. Identifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai obyek biaya

dilakukan, maka harus di identifikasi pekerjaan sesuai dengan obyek biaya.

2. Identifikasi biaya langsung pekerjaan

Dalam mengidentifikasi biaya manufaktur,yang dikategorikan menjadi biaya manufaktur 

langsung yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja manufaktur langsung.

3. Pilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke 

pekerjaan

Biaya manufaktur tidak langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan

 suatu pekerjaan namun tidak dapat dilacak langsung ke pekerjaan tertentu.

4. Identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya

Alokasi tunggal berdasarkan jam kerja tenaga manufaktur langsung dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya manufaktur tidak langsung bagi produk.

5. Hitung tarif perunit dari setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan 

biaya tidak langsung kepekerjaan.

Untuk setiap costpool, tarif biaya tidak langsung (indirect cost rate) 

dihitung dengan cara membagi biaya overhead total dalam pool biaya (yang ditentukan

 pada langkah 4) dengan kuantitas total dari dasar alokasi biaya (yang ditentukanpada 

langkah 3), untuk perhitungannya dapat dilihat di bawah ini.

Tarif biaya tidak langsung aktual = Biaya total aktual dalam cost pool biaya tidak langsung

Total kuantitas aktual dari dasar alokasi biaya

6. Hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan

Biaya tidak langsung dari suatu pekerjaan dihitung dengan mengalihkan kuantitas aktual dari setiap dasar alokasi biaya(satu dasar alokasi untuk setiap pool) yang terkait dengan 

pekerjaan itu dengan tarif biaya tidak langsung dari setiap dasar alokasi biaya (yang dihitung pada langkah 5).

7. Hitung biaya total pekerjaan dengan menambahkan seluruh biaya langsung dan tidak 

langsung yang dibebankan kepekerjaan.

Seluruh biaya yang terkait seperti manufaktur langsung yang meliputi bahan baku langsung dan tenaga kerjamanufaktur langsung, serta biaya manufaktur tidak langsung.

readmore »»